Lompat ke konten

Ambiguitas Corak Ideologi Partai Politik Menjelang 2024

IPMJATIM.OR.ID – Eksistensi partai politik dalam sejarah perkembangan sebuah kelompok sosial terutama sebuah negara memiliki peran yang sangat menonjol dalam berbagai dinamika dan transformasi sosial yang terjadi seiring dengan majunya peradaban manusia, terlebih lagi jika negara-negara sudah saling terhubung dan bekerja sama secara internasional yang mengakibatkan terjadinya interaksi intens serta adaptasi dari politik di suatu negara lain. Negara-negara di seluruh dunia ada tiga jenis yaitu sistem satu partai tunggal (one party system) yang diterapkan oleh negara-negara yang dipimpin dengan cara dominasi tunggal pemimpinnya seperti Korea Utara, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Kuba, dan lain sebagainya, sistem dua partai (two party system) yang diterapkan oleh negara seperti Amerika Serikat yang didominasi oleh dua partai besar seperti Partai Republik dan Partai Demokrat, dan sistem banyak partai (multiparty system) biasanya dianut oleh negara-negara berkembang yang memiliki banyak partai politik yang berkoalisi dan tidak hanya didominasi oleh satu atau dua partai politik saja seperti di Indonesia.

Mari kita berfokus pada bagaimana implementasi dari koalisi dan corak identitas partai politik di Indonesia yang sekarang jauh dari ideal, terdapat tiga tipologi model partai politik di Indonesia yaitu partai agamis (PAN, PKB, PKS, PPP, dll), partai sekuler/nasionalis (PDI-P, NASDEM, Golkar, Gerindra, PSI), dan partai lokal (Partai Aceh). Pengertian dari partai politik yang ideal menurut Sigmund Neumann adalah suatu organisasi atau kegiatan politik untuk berkuasa di pemerintahan dengan mendapat dukungan masyarakat atas dasar persaingan dengan golongan atau kelompok yang memiliki pandangan berbeda, dalam definisi tersebut menjelaskan secara gamblang tentang keterhubungan antara ideologi partai politik dengan koalisi antar partai politik yang seharusnya saling berkaitang antar sesama corak ideologi partai politik yang serupa.

Namun realitanya yang ada di Indonesia, banyak dijumpai partai politik yang membentuk koalisi politik secara pragmatis dan jauh dari kesamaan corak ideologi partai politik seperti yang dijumpai pada PEMILU di 2019 kemarin, hal tersebut menyebabkan ambiguitas terhadap rakyat yang dibingungkan harus mendukung koalisi mana jika kedua koalisi tersebut seperti gado-gado yang mencampurkan semua unsur secara random. Jika dilihat dari segi sosiologis kondisi masyarakat Indonesia pada saat itu yang sedang panas-panasnya politik identitas pasca kasus Ahok dan Aksi 212, maka akan menjadi suatu dilema juga jika partai-partai yang berideologi Islam saling berkoalisi melawan partai-partai berideologi sekuler/nasionalis karena peluangnya adalah 50 banding 50.

Dalam corak pengkaderan dan basis massa partai-partai politik di Indonesia juga dinilai sudah semakin melenceng dari ideologi dan corak partai tersebut, seperti PAN yang mulai bergerilya untuk memasuki kelompok masyarakat Islam tradisionalis dan juga kalangan figur publik serta tidak berkutat pada hanya mengandalkan basis massa dari warga Muhammadiyah saja. PKB juga sudah menujukkan transisinya jika dilihat dari perilaku dan keputusan dari tokoh-tokoh di partai tersebut yang sudah mulai melonggarkan diri dari idealisme dan mulai merevisi persyaratan klasifikasi target basis massa yang tidak hanya menggaet kalangan warga Nadhlatul Ulama saja namun juga dari berbagai golongan termasuk golongan non-muslim, PKS juga sudah melunak dan tidak lagi mengandalkan lumbung suara hanya dari kelompok Islam konservatif saja namun juga melakukan ekspansi ke kelompok-kelompok nasionalis bahkan non-muslim sekalipun.

Tidak konsistennya partai politik dalam bergerak sesuai dengan corak ideologinya merupakan hal yang dapat membingungkan bagi rakyat dengan tipe yang beragam seperti yang ada di Indonesia ini menyebabkan tidak terakomodirnya banyak kepentingan dari berbagai macam masyarakat yang merasa pendapatnya tidak tertampung, rakyat dibuat menjadi tidak punya opsi lain karena ibaratkan buy one get one. Masih mengambil contoh PEMILU 2019 lalu, terjadi perpecahan yang luar biasa dikarenakan perbedaan dan isu politik identitas antara pendukung Jokowi Ma’ruf Amin dan Prabowo Sandi yang sangat membekas hingga sampai saat ini masih bisa dirasakan efeknya, meskipun Jokowi dan Ma’ruf Amin yang memenangkan PEMILU 2019 tersebut namun Prabowo Subianto akhirnya ditunjuk menjadi Menteri Pertahanan yang disusul oleh Sandiaga Uno juga turut dilantik menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hal tersebut jelas membuat banyak pendukung dari dua kubu tersebut kecewa terhadap masing-masing paslon yang diusung karena merasa sia-sia pengorbanan dan konflik yang dihasilkan oleh kedua kubu tersebut selama ini, polarisasi dan perpecahan yang ditimbulkan oleh cuaca politik saat itu juga tidak sebanding karena sampai sekarang pun ketegangan yang terjadi di masyarakat masih sangat bisa kita rasakan. Konflik berkepanjangan tersebut memiliki efek jangka panjang yang sangat merugikan rakyat Indonesia dan mengganggu harmoni bermasyarakat yang seharusnya guyub rukun dan adem ayem menjadi saling curiga dan tuduh satu sama lain, trauma masih menghantui rakyat Indonesia ketika akan berpolitik dikarenakan hal seperti itu.

Dinamisasi gerilya partai politik yang rumit sehingga tidak ada lagi konsistensi dalam bergerak sesuai dengan corak ideologi dan tipologi partai politik tersebut membuat sebuah pertanyaan dilematis yaitu apakah hal tersebut semakin baik ata justru semakin buruk bagi demokrasi di Indonesia? Jika semakin baik, hal tersebut merupakan wujud dari inklusifitas partai politik yang sudah berani merangkul semua kelompok dan golongan, namun jika semakin buruk justru dimaknai sebagai fusi yang menimbulkan ambiguitas bagi rakyat karena rakyat akan semakin sulit untuk menentukan pilihan dan sikap politiknya.

Penulis : Harish Ishlah, Ketua Bidang Advokasi dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Jawa Timur

Tinggalkan Balasan