Lompat ke konten

Cipta Kerja: Impostor untuk Investor

IPMJATIM.OR.ID – Selamat datang di era yang lebih hina dari kolonialisme. Dalam rapat paripurna pada Senin (5/10/2020), RUU Cipta Kerja diubah menjadi UU. Meski mendapatkan pertentangan besar-besaran dari masyarakat, hal ini menjadi nilai bahwasanya Dewan Perwakilan Rakyat tak mengindahkan aspirasi rakyat dan sebuah intimidasi rakyat yang berpartisipasi dalam penyusunan peraturan, dan hanya menjadikan sebuah basa-basi dan sebatas jargon politik.

Banyak permasalahan dalam RUU Cipta Kerja, baik secara proses, metode pembentukan, dan substansinya. Mulai dari proses pembentukan undang-undang tersebut yang tidak transparan dan kurangnya partisipasi publik karena minimnya keterbukaan. masyarakat kesulitan berpartisipasi termasuk memberikan masukan dalam pembahasan karena tertutupnya akses terhadap RUU Cipta Kerja.

Seperti yang diketahui pula kita masih dalam suasana pandemi, namun pembahasan masih dilakukan dalam rapat-rapat yang diselenggarakan secara tertutup dan tidak adanya pembeberan perkembangan pembahasan RUU tersebut kepada publik. Minimnya keterbukaan tersebut, dapat menjadi sebuah siasat bahwa RUU Cipta Kerja tidak dibuat untuk kepentingan masyarakat luas, dan hanya untuk segelintir pihak.

Kurangnya partisipasi publik karena minimnya keterbukaan Proses penyusunan RUU Cipta Kerja sangat tidak sesuai dengan semangat demokrasi dalam Pancasila yang mengandung musyawarah dan mufakat. Padahal berdasarkan semangat musyawarah-mufakat, harusnya setiap regulasi disusun dari bawah, lalu dimusyawarahkan. Dalam musyawarah itu, semua orang harus didengarkan. Pengambilan keputusan baru boleh terjadi setelah semua orang didengar pendapat dan usulannya demi mengabdi pada kepentingan bersama.

Selain itu, RUU Cipta Kerja sangat berat sebelah dengan terlihat untuk kepentingan pengusaha. Sebaliknya, isi RUU Cipta Kerja banyak berdampak negatif kepada masyarakat lemah, khususnya buruh, petani dan kaum yang dianggap kekurangan. Tentu saja, hal itu tak mengindahkan nilai-nilai kemanusiaan, pijakan kebangsaan, dan cita-cita keadilan sosial kita.

Coba kita lihat secara saksama RUU Cipta Kerja yang bicara ketenagakerjaan. Semangatnya sangat mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja: status pekerja, waktu kerja, dan upah. Jika UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kita anggap sangat neoliberal di masanya, itu masih menganut prinsip pembatasan terhadap sistem kerja kontrak dan alih daya (outsourcing). Namun, di RUU Cipta Kerja, semua jenis pekerjaan terbuka untuk sistem kontrak. Alih daya juga bisa berlaku pada semua lini produksi. Akibatnya, tak ada lagi kepastian kerja. Kita semua hidup dalam kerentanan (precarious). Hari-hari kita, baik pekerja lajang maupun berkeluarga, akan dihantui bertumpuk-tumpuk kegelisahan: besok, minggu depan, bulan depan, kita bisa bekerja atau tidak? Bersamaan dengan hilangnya kepastian kerja itu, hilang juga banyak harapan masa depan kita: uang pensiun, pesangon, penghargaan masa kerja, dan lain-lain.

Mungkin ada yang bilang, flexibility ini sudah dipagari dengan jaminan perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, atau bahasa lainnya: flexicurity. Intinya, mereka yang kehilangan pekerjaan tak usah khawatir, akan ada bantuan dan pelatihan selama mencari pekerjaan. Kelihatannya bagus, tapi baca lebih lanjut RUU Cipta Kerja pasal 46C: “peserta jaminan kehilangan pekerjaan adalah mereka yang telah membayar iuran”. Artinya, jaminan sosial yang dinikmati pekerja yang kehilangan pekerjaan berasal dari upahnya sendiri. Bahasa kasarnya: karena kami sewaktu-waktu bisa kehilangan pekerja, maka kami sisihkan sebagian gajimu sebagai bekal bertahan hidup di saat menganggur nanti.

Masih banyak aspek lain dari RUU Cipta Kerja yang menjadi pertentangan. Seperti beberapa pasal yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Juga kebijakan terkait berbagai perlakuan istimewa bagi investor, yang berpotensi memicu konflik agraria, memperlebar ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, memangkas potensi penerimaan negara, dan lain-lain.

Aspirasi rakyat yang telah dikumandangkan dalam beberapa diskusi hingga turun aksi menjadi tidak bernilai di negeri yang katanya menjunjung tinggi demokrasi. Kelak peristiwa ini akan menjadi salah satu sejarah menyedihkan perjalanan republik Indonesia, dengan adanya perubahan konstitusi oleh komplotan di Senayan yang memberikan karpet merah untuk para oligarki. Mari kita terus berkembang untuk melawan pemufakatan jahat yang ingin merobek kedaulatan rakyat.

Oleh :

Sonia Wijaya Putra

Ketua Bidang PIP PD IPM Gresik periode 2019-2020

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: