IPMJATIM.OR.ID – Jelas masih teringat dan terngiang dua tahun silam, saat banyak foto orang yang tidak saya kenal tertempel diberbagai penjuru tempat. Tidak lebih dari dua ataupun tiga orang saja yang saya kenal. Mereka yang tidak saya kenal ternyata sedang memamerkan diri dan mengobral janji untuk menjadi wakil kami di pemerintahan (Read:Dewan Perwakilan Rakyat). Barang kali hanya bermodal kaos tipis atau biasa orang menyebut kaos partai serta janji yang belum tentu mereka tepati, mereka dengan mudah bisa meluluhkan rakyat untuk memilih mereka. Alih-alih setelah terpilih bisa menepati janji, ternyata malah rakyat yang dikorbankan dengan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.
Amanah untuk menjadi penyambung rakyat dan wakil rakyat ternyata hanya sebuah hal yang palsu. Hari ini seolah mereka lupa akan amanah itu, amanah itu telah dihianati. Kepercayaan rakyat sedang dirobek habis-habis oleh wakil rakyat.
Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung mencerminkan bukan hanya ketidakpuasan, namun kemarahan publik terhadap kinerja DPR. Mulai dari maraknya kasus korupsi, pemilihan pimpinan KPK yang diduga melakukan pelanggaran etik, hingga daftar RUU yang bermasalah dan mengancam hak-hak sipil rakyat serta demokrasi Indonesia. Alih-alih membuat rakyat gentar dan menstabilkan keadaan, penggunaan kekerasan yang tidak proporsional oleh aparat untuk merespons protes masyarakat justru meningkatkan kemarahan masyarakat dan mengurangi legitimasi pemerintah.
Kemarahan rakyat kepada DPR merupakan cerminan dari akumulasi kekecewaan publik atas kerja dan perilaku anggota DPR. Sudah sejak lama para anggota DPR mengalami “putus hubungan” dengan rakyat yang seharusnya mereka wakili. Hal ini dapat kita lihat pada banyak hal.
Tidak dilakukannya konsultasi publik dalam membuat undang-undang, keputusan fraksi dalam menyikapi isu atau masalah yang tidak didasarkan pada aspirasi masyarakat, dan respons terhadap gerakan demonstrasi mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat yang cenderung meremehkan peserta demonstran alih-alih mencari solusi bersama hanyalah sebagian dari besarnya masalah yang terdapat pada badan legislatif kita.
Harapan dan Janji Yang Pupus
Para anggota DPR masa jabatan 2019-2024 sebenarnya memiliki tugas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi wakil rakyat tersebut. Untuk melakukan hal ini, tidak cukup bagi para anggota DPR untuk sekadar membahas dan merevisi RUU yang ditentang masyarakat. Para anggota DPR perlu memperbaiki hubungan mereka dengan konstituen yang mereka wakili: temui masyarakat secara langsung, dengarkan keluhan dan masukan dari berbagai elemen alih-alih membantah dan menuduh masyarakat tidak memahami politik, dan rumuskan kebijakan yang mencerminkan kehendak dan keadilan bagi rakyat.
Anggota DPR perlu terus-menerus ingat bahwa hubungan antara diri mereka dengan rakyat tidak terputus setelah kontestasi elektoral selesai. Mandat rakyat kepada mereka akan terus melekat pada diri mereka hingga akhir masa jabatan.
Perbaikan institusional pun perlu dilakukan pada institusi DPR. DPR perlu “membuka diri” kepada masyarakat. Sediakan informasi lengkap mengenai agenda dan pembahasan kebijakan yang akan dan sedang berlangsung pada masyarakat. Sediakan jalur resmi bagi masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan para wakil mereka di parlemen. Pastikan bahwa masyarakat luas mengetahui bahwa mereka berhak mengakses informasi dan berdialog secara langsung dengan wakil mereka.
Hingga kini, belum banyak orang mengetahui hak-hak mereka dalam politik di luar memilih dalam pemilihan umum dan menyatakan pendapat. Rangkaian demonstrasi yang telah berlangsung-dan masih akan berlanjut hingga beberapa hari ke depan-sudah sepantasnya menjadi indikasi perlunya DPR melakukan evaluasi dan pembenahan diri, alih-alih sebagai sinyal untuk mengetatkan keamanan belaka.
Pada posisi ini seolah rakyat selalu pada posisi yang salah, entah itu salah memilih pemimpin atau mudah mempercayai sebuah janji. Terlepas dari semua itu, kepentingan rakyat harus selalu dijunjung dan diletakkan diposisi yang pertama.
Salam dari kami, Rakyat Biasa dan Pelajar Muhammadiyah yang telah kamu hianati!!
Oleh :
Dedi Kurniawan
Ketua Umum PW IPM Jawa Timur periode 2018-2020