Lompat ke konten

Omnibus Law Juga Bisa Bikin Pelajar Kacau

“Diam saat melihat ketidakadilan, merupakan sebuah perbuatan tidak senonoh”

( Dr. H. M. Busyro Muqoddas, M.Hum. )

IPMJATIM.OR.ID – Pucuk dicinta, ternyata Omnibus sialan yang tiba. Mengingat momen ketika bulan September tahun lalu yang heboh dengan aksi besar-besaran tentang penolakkan RKUHP dan RUU KPK sampai-sampai melibatkan para pelajar yang juga ikut serta dalam aksi tersebut namun mereka tidak mengerti subtansi dari kenapa semua RUU tersebut harus ditolak, namun saya pribadi memang menerjunkan para pelajar utamanya kader IPM di daerah saya untuk ikut serta pada aksi #SurabayaMelawan sampai-sampai banyak sekolah Muhammadiyah yang menerbitkan surat instruksi untuk mencegah murid-muridnya turun ke jalanan.

Sempat terpikirkan bagi saya untuk kembali memprovokasi pelajar-pelajar dan kader IPM untuk ikut serta dalam aksi menolak Omnibus Law kali ini, bahkan banyak pihak yang menanyakan kepada saya apakah tidak menaruh kader IPM lagi untuk ikut dalam aksi ini ? namun saya menimbang tentang protocol kesehatan, keadaan pandemi, dan subtansi dari aksi itu sendiri. Maka lebih baik saya ingin mengajak para pelajar dan kader IPM untuk mengerti dan paham terlebih dahulu tentang apa itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan kenapa ramai-ramai menolak ?.

Singkatnya Omnibus Law menurut segi bahasa artinya adalah “hukum untuk semuanya” yang secara penjelasan adalah sebuah Undang-Undang yang memiliki keistimewaan untuk merevisi dan mengatur berbagai undang-undang sekaligus, dikarenakan Presiden Joko Widodo menilai bahwa banyak UU terutama tentang ketenagakerjaan yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan kurang menarik bagi investor. Omnibus Law kebanyakan berfokus pada pembahasan tentang ketenagakerjaan, investasi, buruh & pekerja, jika sedang berada di kalangan pelajar maka kita akan sulit menemukan korelasi mengapa kita sebagai pelajar juga harus ikut serta menolak Omnibus Law.

Ada 7 dampak dari Omnibus Law bagi buruh dan pekerja diantaranya adalah : jam kerja maksimal 4 jam sehari dan 18 jam seminggu, outsourching seenaknya, tidak adanya UMR dan hanya ada Upah Minimum Provinsi, perusahaan hanya mendapatkan sanksi berupa denda dan tidak dipidana jika melakukan perbuatan melanggar hukum, pekerja dikontrak tanpa batasan, uang penghargaan yang dipotong, jika terjadi PHK maka pekerja tidak berhak menggugat perusahaan secara hukum.

Ada lagi dampak bagi lingkungan hidup diantara lain : taka ada lagi penilaian AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang transparan, perizinan tambang semakin mudah, perusahaan minim sanksi jika melakukan tebas lahan atau pengerusakkan lingkungan, dll.

Jika kita kaitkan dengan posisi kita sebagai pelajar maka hal ini sangat berdampak bagi kita para generasi emas yang akan menjadi usia produktif kerja nantinya harus menghadapi kesulitan-kesulitan seperti yang saya sebutkan diatas, orang tua kita juga bekerja dan pasti akan terkena dampaknya dari Omnibus Law.

Bagaimana jika suatu hari disamping sekolah kita tiba-tiba dijadikan sebuah tambang ? bagaimana jika di dekat rumah kita didirikan sebuah pabrik yang limbah dan polusinya sangat menganggu kita ? yang paling realistis adalah bagaimana jika kita mengajukan proposal kegiatan IPM pada perusahaan tetapi tidak dikasih dana karena mereka sudah tidak lagi wajib menjalankan AMDAL ?.

Coba Ipmawan dan Ipmawati sekalian pikirkan dampaknya dan mari bersama-sama sebagai kader IPM ikut serta dalam menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja demi keberlangsungan hidup kita dan bangsa, buktikan bahwa kita adalah pelopor, pelangsung dan penyempurna amanah. Amanah kita sekarang ini adalah mencegah kedzaliman, dan kemarin malam terjadi sebuah kedzaliman massal di gedung DPR-MPR RI, maka sisingkan lengan bajumu, dan siapkan untuk maju melawan.

Oleh :

Muhammad Harish Ishlah

Ketua Bidang Advokasi PD IPM Gresik periode 2019-2021

1 tanggapan pada “Omnibus Law Juga Bisa Bikin Pelajar Kacau”

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: